Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan, Dan Satriana menilai, dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pendanaan pendidikan dalam APBD 2009 tidak akan memberi banyak harapan terhadap pembelanjaan langsung di sektor pendidikan. Surat edaran tersebut memasukkan komponen gaji guru dan tenaga kependidikan pada alokasi 20 persen pendidikan.Dan Satriana beralasan, ketika sekolah dan pemerintah tidak mampu memenuhi kewajibannya menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, orang tua dan siswa akan kembali diminta pertanggungjawabannya untuk ikut membiayai pendidikan.
“Apalagi dalam PP 47/48 dan peraturan daerah pendidikan Kota Bandung masih terbuka partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan. Lagi-lagi alokasi 20 persen ini akan habis untuk biaya tidak langsung, yakni belanja aparatur,” kata Dan, Rabu (19/11).
Menurut Dan, Surat Edaran No. 903/2706/SJ ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan untuk memasukkan komponen gaji guru dan tenaga kependidikan dalam alokasi 20 persen pendidikan. Hal ini juga merupakan kelalaian pemerintah dalam menyusun UU Sistem Pendidikan Nasional yang tidak memasukkan kata-kata 20 persen di luar gaji guru dan tenaga kependidikan dalam anggaran pendidikan.
“Pada akhirnya kenaikan anggaran pendidikan akan tetap dititikberatkan pada biaya tidak langsung dan sama sekali tidak berdampak langsung pada siswa dan orang tua dalam meringankan beban biaya pendidikan,” ujarnya.
Jangan Asal Copy Paste Artikel Diatas!!! Jika Anda Ingin Mengcopy Artikel Pendidikan Masih Butuh Partisipasi Masyarakat ke blog anda,Jangan Lupa diberi Sumbernya http://freelearning2010.blogspot.com/2010/04/pendidikan-masih-butuh-partisipasi.html. Karena Artikel Blog Juga Merupakan Suatu Karya Cipta.(UU Hak Cipta)
